Palestina, Kaltimpulse.com – Hamas secara resmi menyatakan tidak akan terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza pasca-perang, sebuah pengumuman signifikan yang muncul menjelang pertemuan puncak perdamaian Gaza yang dijadwalkan akan digelar di Mesir dan dihadiri oleh para pemimpin dunia.
Pernyataan ini dirilis hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas secara resmi diberlakukan, menandai dimulainya pembahasan antara Palestina dan Israel mengenai implementasi rencana 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik.
BACA JUGA: Prabowo Tegaskan Indonesia Akan Akui Israel
Rencana Trump secara eksplisit menyerukan agar Gaza dijadikan zona bebas teror dan pemerintahan masa depannya tidak melibatkan Hamas, dengan menghancurkan infrastruktur serta persenjataan militernya tanpa dibangun kembali.
Seorang sumber yang dekat dengan komite negosiasi Hamas dikutip AFP, mengatakan bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina.
Selain itu, sumber tersebut mengonfirmasi bahwa Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dengan jaminan bahwa senjata mereka tidak akan digunakan sama sekali selama periode tersebut, kecuali jika terjadi serangan Israel di Gaza.
BACA JUGA: Kapal Terakhir Global Sumud Flotilla Dibajak Tentara Israel
Sebagai tindak lanjut, rencana damai tersebut mengusulkan pembentukan komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis untuk mengambil alih tugas menjalankan layanan publik sehari-hari. Sumber yang dekat dengan negosiator menyebutkan bahwa mereka telah meminta mediator Mesir untuk mengadakan pertemuan guna menyepakati komposisi komite ini.
